Karena itu, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja rutin, digitalisasi layanan pemerintahan, serta penerapan penganggaran berbasis kinerja dan hasil (outcome-based budgeting) menjadi langkah penting untuk memperluas ruang fiskal pembangunan pada tahun-tahun mendatang.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kualitas APBD tidak semata-mata ditentukan oleh besar kecilnya belanja modal. Yang lebih penting adalah sejauh mana seluruh komponen belanja, termasuk belanja pegawai dan belanja barang serta jasa, mampu dikonversi menjadi pelayanan publik yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai.
(RBP)
Catatan Redaksi
Seluruh angka dalam serial ini bersumber dari dokumen “Analisis Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Banggai” yang mengolah data resmi SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan (diakses 16 Juni 2026), serta referensi pendukung lain yang dapat ditelusuri publik. Serial ini disusun untuk mendorong diskusi konstruktif dan memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah demi kemajuan Kabupaten Banggai.
