Kondisi tersebut terlihat dari porsi belanja modal yang hanya mencapai 13,78 persen atau sekitar Rp375,4 miliar dari total APBD sebesar Rp2,75 triliun.
Padahal, belanja modal merupakan instrumen penting untuk membangun infrastruktur dasar, meningkatkan konektivitas wilayah, memperkuat layanan pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan porsi yang relatif kecil, percepatan pembangunan fisik dan peningkatan daya saing daerah berpotensi berjalan lebih lambat dibanding kebutuhan masyarakat maupun target pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Selain itu, tingginya belanja barang dan jasa juga perlu mendapat perhatian dari aspek efektivitas dan kualitas belanja. Pemerintah daerah dituntut memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan mampu menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat, bukan sekadar menopang aktivitas administratif birokrasi.
Menurut Nadjamuddin, struktur APBD Banggai 2026 pada dasarnya mencerminkan tantangan yang juga dihadapi banyak pemerintah daerah di Indonesia, yakni tingginya beban belanja wajib dan belanja mengikat yang sulit dikurangi dalam jangka pendek.
