Inilah perubahan mendasar yang ingin dicapai. Yang dievaluasi bukan lagi sekadar apa yang dikerjakan pemerintah, melainkan manfaat nyata yang diterima masyarakat.
Mendorong Perencanaan Daerah Lebih Berkualitas
Implementasi AI juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.
AI mampu mendeteksi ketidaksesuaian antara RPJMD, RKPD, Renstra, indikator kinerja, hingga dokumen penganggaran. Bahkan, sistem dapat memberikan rekomendasi apabila terdapat program yang tidak memiliki hubungan logis dengan sasaran pembangunan.
Dengan demikian, kualitas perencanaan tidak lagi semata bergantung pada pengalaman penyusun dokumen, tetapi diperkuat oleh analisis data yang lebih objektif, sistematis, dan konsisten.
Dalam jangka panjang, pendekatan ini diharapkan mendorong APBD semakin berbasis bukti (evidence-based budgeting), sehingga setiap rupiah belanja publik dapat diukur manfaat dan dampaknya secara lebih jelas.
Sulawesi Tengah Berpeluang Menjadi Percontohan
Pendampingan di Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa transformasi digital birokrasi telah memasuki tahap implementasi, bukan lagi sekadar wacana.
Kabupaten Banggai, Kota Palu, dan Kabupaten Toli-Toli telah menunjukkan kesiapan awal yang cukup baik, baik dari sisi infrastruktur teknologi informasi maupun digitalisasi dokumen. Tahapan berikutnya adalah memperkuat kualitas data, meningkatkan interoperabilitas sistem pemerintahan, serta membangun kompetensi ASN agar mampu memanfaatkan AI secara optimal.
