BANGGAIPOST, LUKTIM – Proyek pembangunan jembatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui skema Pokok Pikiran (Pokir) di Desa Bukit Mulya, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Pasalnya, proyek dengan nilai anggaran Rp196 juta tersebut hingga pertengahan Maret 2026 justru terbengkalai dan belum dapat dimanfaatkan warga.
Berdasarkan papan informasi kegiatan di lokasi, pekerjaan jembatan tersebut dilaksanakan oleh CV Rajawali dengan nilai kontrak Rp196.076.000. Proyek ini mulai dikerjakan pada 16 Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada 30 Desember 2025.
Namun fakta di lapangan menunjukkan kondisi berbeda.
Pantauan Banggaipost, konstruksi jembatan justru terlihat rusak, sebagian bangunannya bahkan hancur, dan tidak tampak adanya aktivitas pekerjaan lanjutan. Struktur yang seharusnya menjadi akses vital masyarakat kini hanya berdiri setengah jadi, tanpa kepastian kelanjutan.
Kondisi ini memicu pertanyaan publik: mengapa proyek yang didanai uang rakyat itu dibiarkan mangkrak?
Sejumlah warga Desa Bukit Mulya mengaku mulai curiga ada persoalan serius dalam pelaksanaan proyek tersebut.
“Kalau benar ini proyek untuk kepentingan masyarakat, kenapa sampai sekarang dibiarkan seperti ini? Sudah berbulan-bulan tidak ada kelanjutannya,” ujar salah satu warga kepada Banggaipost.
Kecurigaan warga semakin menguat setelah diketahui bahwa lokasi pembangunan jembatan tersebut berada tepat di dekat titik rencana proyek jembatan yang pernah dianggarkan melalui APBDes tahun 2022.
Pada masa kepemimpinan mantan Kepala Desa Nasokha, pemerintah desa disebut pernah mengalokasikan sekitar Rp112 juta dari Dana Desa untuk pembangunan jembatan di lokasi yang sama. Namun hingga kini proyek tersebut diduga tidak pernah terealisasi secara fisik, meski anggarannya disebut telah dicairkan.
Fakta ini menimbulkan dugaan adanya benang merah antara proyek desa yang tidak terwujud dengan proyek Pokir yang kini juga terbengkalai.
Ironisnya, pembangunan jembatan tersebut berada tepat di depan fasilitas kesehatan desa Polibun, sehingga kondisi bangunan yang rusak dan setengah jadi dinilai sangat memprihatinkan.
“Ini proyek untuk masyarakat atau sekadar proyek pencairan anggaran di akhir tahun? Kalau hanya dikerjakan asal-asalan lalu ditinggalkan, tentu ini merugikan masyarakat,” tegas sumber lainnya.
Masyarakat Desa Bukit Mulya kini mendesak Inspektorat Kabupaten Banggai serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit investigatif terhadap proyek tersebut.
Warga menilai perlu ada penelusuran menyeluruh, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengawasan proyek agar penggunaan anggaran daerah tidak berakhir menjadi bangunan mangkrak tanpa manfaat.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Banggai yang disebut sebagai pengusul Pokir proyek tersebut, Suharto Yinata, saat dikonfirmasi Banggaipost mengaku telah menerima informasi dari masyarakat terkait kondisi jembatan yang belum selesai tersebut.
Melalui pesan WhatsApp, Suharto menyampaikan bahwa dirinya juga telah menanyakan langsung kepada pihak kontraktor mengenai kondisi pekerjaan yang dinilai tidak rampung.
“Iya, saya juga sudah tanya ke pemborongnya kenapa pekerjaan hanya seperti itu. Katanya memang begitu karena anggarannya tidak cukup. Tapi saya belum tanya ke Dinas PUPR,” tulis Suharto dalam pesan yang diterima Banggaipost, Sabtu (14/3/2026).
Ia juga menyebutkan bahwa sebelumnya masyarakat telah mengirimkan video kondisi jembatan tersebut kepadanya, dan informasi itu telah ia teruskan kepada pihak kontraktor untuk ditindaklanjuti.
Meski demikian, Suharto mengaku masih akan melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) guna mengetahui penyebab pasti proyek tersebut belum rampung.
Media ini akan terus melakukan penelusuran untuk memperoleh klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait.(Alin)
