BANGGAIPOST, LUKTIM – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Luwuk Timur kembali menuai sorotan masyarakat. Menu yang disajikan kepada para siswa berupa ikan suwir dinilai jauh dari gambaran makanan bergizi yang menjadi tujuan utama program tersebut.
Sejumlah warga mempertanyakan apakah menu yang diberikan benar-benar memenuhi standar gizi yang seharusnya menjadi dasar pelaksanaan program MBG. Sorotan itu muncul setelah porsi ikan suwir yang disajikan dinilai sangat sederhana, bahkan diduga lebih dominan minyak dibandingkan kandungan proteinnya.
Ketua Forum Peduli Masyarakat Luwuk Timur, Adnan Basia, menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pihak penyelenggara program. Menurutnya, jika menu yang disajikan tidak memenuhi komposisi gizi yang layak, maka tujuan program untuk meningkatkan gizi anak-anak berpotensi tidak tercapai.
“Program ini tujuannya meningkatkan gizi anak-anak. Tapi kalau menunya hanya ikan suwir dengan porsi yang minim dan terlihat lebih banyak minyaknya, tentu masyarakat wajar mempertanyakan di mana letak standar gizinya,” ujar Adnan Basia kepada BanggaiPost.
Ia menegaskan, makanan yang disajikan dalam program MBG semestinya memenuhi prinsip gizi seimbang, yakni mengandung sumber protein yang cukup, dilengkapi sayuran, serta porsi yang layak untuk menunjang kebutuhan nutrisi siswa.
Adnan juga mengingatkan agar program yang digagas untuk kepentingan anak-anak tidak sekadar berjalan secara administratif, tetapi benar-benar diawasi kualitas pelaksanaannya di lapangan.
“Program ini bagus dan patut didukung. Tapi jangan sampai hanya berjalan sebagai formalitas, sementara kualitas makanan yang diberikan justru jauh dari harapan,” tegasnya.
Masyarakat pun mendesak pemerintah daerah serta pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap menu MBG di sekolah-sekolah, khususnya di Kecamatan Luwuk Timur. Evaluasi tersebut dinilai penting agar program yang digadang-gadang untuk meningkatkan gizi pelajar benar-benar memberi manfaat nyata, bukan sekadar memenuhi target distribusi makanan.
Fenomena ini kembali memunculkan pertanyaan yang lebih besar: apakah pengawasan terhadap kualitas menu MBG di daerah sudah berjalan sebagaimana mestinya, atau justru masih menyisakan celah dalam implementasinya di lapangan. (Alin)
