Tunjangan RT/RW 8 Bulan Belum Terbayarkan, Kinerja Pemdes Binsil K Jadi Sorotan

Atas kondisi tersebut, BPD Binsil K meminta Pemerintah Kecamatan Bualemo dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banggai turun tangan melakukan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan di desa tersebut.

Herson juga meminta dilakukan evaluasi terhadap kinerja bendahara dan operator desa yang dinilai berkaitan dengan kelancaran administrasi, khususnya dalam proses pencairan anggaran tahap kedua.

Sementara itu, Kepala Desa Binsil K, Rysky Sigar, saat dikonfirmasi mengatakan, dari sisi pimpinan desa, dokumen persyaratan untuk pencairan anggaran tahap kedua pada dasarnya telah diselesaikan.

“Dokumen untuk syarat tahap dua sudah saya tanda tangani, tetapi mereka belum berangkat ke Luwuk,” kata Rysky singkat.

Ia belum merinci kendala teknis yang menyebabkan dokumen tersebut belum dibawa ke Luwuk untuk diproses lebih lanjut.

Persoalan ini kini menjadi perhatian BPD dan masyarakat Desa Binsil K. Mereka berharap Pemerintah Kecamatan Bualemo maupun DPMD Kabupaten Banggai segera memberikan penjelasan, melakukan evaluasi, serta memastikan proses administrasi dan pembayaran hak-hak RT/RW dapat segera diselesaikan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak Kecamatan Bualemo maupun DPMD Kabupaten Banggai terkait persoalan tersebut. (Alin)