Catatan Banggai Post
Editorial Tempo edisi 21 Juni 2026 mengangkat tema menarik: “Kongsi Retak Prabowo-Jokowi”. Menurut Tempo, hubungan politik yang selama ini terlihat harmonis mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan.
Beberapa indikasi yang disorot antara lain semakin jarangnya pertemuan khusus antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, munculnya manuver politik berbagai kelompok menjelang Pemilu 2029, serta semakin aktifnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam berbagai agenda publik dan kunjungan daerah. Tempo melihat dinamika ini sebagai gejala bahwa kepentingan politik para elite mulai bergerak ke arah yang berbeda-beda.
Tema besar editorial tersebut sederhana: dalam politik, tidak ada koalisi yang benar-benar permanen. Hubungan yang terlihat solid hari ini bisa saja mengalami penyesuaian ketika kepentingan kekuasaan mulai berubah.
Membaca editorial itu, sebagian orang mungkin teringat pada pernyataan ekonom almarhum Faisal Basri sekitar dua tahun lalu. Dalam sebuah diskusi publik, ia pernah menggambarkan kemungkinan munculnya dua tekanan yang datang bersamaan: tekanan ekonomi dan konflik politik elite.
Saat itu Faisal memperkirakan bahwa jika nilai tukar rupiah terus melemah hingga menyentuh kisaran Rp18.000 per dolar AS, ruang fiskal pemerintah akan makin sempit. Menurutnya, kondisi ekonomi yang berat berpotensi mempercepat munculnya perbedaan kepentingan di kalangan elite politik.
Menariknya, pada Juni 2026 rupiah memang sempat bergerak di kisaran Rp18.000 per dolar AS. Pada periode yang hampir bersamaan, muncul berbagai spekulasi mengenai dinamika hubungan politik antara Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Tentu saja ini bukan berarti semua yang disampaikan Faisal Basri adalah ramalan yang pasti terjadi. Politik dan ekonomi jauh lebih kompleks daripada sekadar satu prediksi. Namun, ada satu pelajaran yang terasa relevan: kondisi ekonomi sering kali memengaruhi stabilitas politik, dan sebaliknya, dinamika politik dapat memengaruhi kepercayaan terhadap ekonomi.
Mungkin di situlah letak menariknya membaca ulang pemikiran para ekonom. Mereka tidak hanya berbicara soal angka, kurs, atau APBN, tetapi juga mencoba membaca hubungan antara kekuasaan, kepentingan, dan kondisi masyarakat.
Jika menggunakan kacamata Faisal Basri, pelemahan ekonomi bukan hanya soal angka-angka makro, melainkan juga soal bagaimana elite merespons tekanan tersebut. Ketika ruang fiskal menyempit dan kontestasi politik semakin dekat, potensi pergeseran aliansi menjadi lebih besar.
Apakah yang terjadi hari ini benar-benar sesuai dengan skenario yang pernah digambarkan Faisal Basri? Tentu masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Namun, setidaknya editorial Tempo dan prediksi Faisal Basri sama-sama mengingatkan bahwa ekonomi dan politik sering berjalan dalam satu tarikan napas.
Sejarah yang akan memberikan jawabannya. Untuk sementara, kita cukup mencatat bahwa ketika ekonomi mulai bergejolak, dinamika kekuasaan biasanya ikut bergerak.(*)
