“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” tegasnya.
Kebijakan tersebut diklaim untuk menekan praktik under invoicing, transfer pricing, penyelundupan, hingga kebocoran penerimaan negara.
Pemerintah memperkirakan potensi tambahan devisa dan penerimaan negara dari kebijakan itu bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar dolar AS per tahun.
Pasar Bereaksi Fluktuatif
Pidato Prabowo langsung mendapat respons dari pasar keuangan nasional. Seperti dikutip dari CNBC dan bisnisindonesia.com, indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menguat hampir satu persen pada awal perdagangan, namun berbalik melemah selama hingga setelah pidato berlangsung. IHSG akhirnya ditutup turun sekitar 0,6 persen di kisaran level 6.332.
Sementara nilai tukar rupiah cenderung stabil dan ditutup menguat tipis di kisaran Rp17.650 per dolar AS. Pelaku pasar disebut masih mencermati dampak jangka pendek kebijakan sentralisasi ekspor terhadap rantai pasok global dan iklim investasi swasta. Meski demikian, pemerintah menilai arah kebijakan tersebut penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dan memastikan kekayaan alam Indonesia memberi manfaat lebih besar bagi rakyat.(rdk)
