Sementara itu, saat dikonfirmasi Banggaipost.com, Nadjamuddin Mointang, anggota Tim Teknis Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) KPK mengakui bahwa pokir menjadi isu yang paling diperhatikan Kemendagri dan KPK. Pokir, kata Nadjamuddin menjadi area yang perlu mendapat atensi karena berpotensi disalahgunakan apabila tidak terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah atau dipaksakan masuk ke APBD tanpa dasar kebutuhan yang jelas.
“Yang menjadi perhatian bukan pokirnya, tetapi bagaimana mekanisme itu dijalankan. Ketika tidak melalui proses perencanaan yang baik, tidak transparan, atau digunakan untuk kepentingan tertentu, maka potensi penyimpangan akan terbuka. Karena itu, penguatan tata kelola sejak tahap perencanaan menjadi sangat penting,” ujarnya.
Ia menambahkan, upaya pencegahan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun DPRD, untuk memastikan setiap rupiah APBD benar-benar digunakan bagi kepentingan masyarakat.(RBP)
