Analis Kebijakan KemenPanRB, Nadjamuddin Mointang mendampingi evaluasi SAKIP di Kota Banda Aceh, belum lama.
BANGGAIPOST.COM
Analis Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Nadjamuddin Mointang, menegaskan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah tidak boleh berhenti pada pemenuhan kewajiban administrasi. Setiap rupiah uang rakyat, menurutnya, harus benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang memberi manfaat nyata.
Pandangan itu disampaikan Nadjamuddin dalam tulisannya berjudul Melayani dari Ujung Barat Negeri: Mengawal Anggaran agar Hadir dalam Kehidupan Masyarakat, yang mengulas pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kota Sabang.
Menurutnya, kehadiran aparatur sipil negara bukan sekadar menjalankan roda pemerintahan, tetapi mengemban amanah negara untuk memastikan setiap kebijakan dan anggaran dikelola secara bertanggung jawab, transparan, serta menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, evaluasi SAKIP yang dilakukan Kementerian PANRB bertujuan mengawal agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada tingginya serapan anggaran, melainkan benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Evaluasi ini bukan tentang mencari kesalahan. Evaluasi adalah ikhtiar untuk memastikan bahwa anggaran daerah telah menjawab kebutuhan masyarakat,” tulis Nadjamuddin.
