BANGGAIPOST.com
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Hijau Indonesia (PHI) Sulawesi Tengah melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), Kabupaten Morowali Utara.
Dalam siaran pers yang diterima Banggaipost.com, Jumat (7/8), Ketua DPW PHI Sulawesi Tengah, Aulia Fiqran Hakim, menilai pemerintah tidak boleh melepaskan tanggung jawab terhadap nasib sekitar 1.900 pekerja PT GNI yang terdampak krisis keuangan perusahaan.
Menurut Aulia, pernyataan Bahlil yang menyebut persoalan PHK merupakan tanggung jawab perusahaan dinilai tidak mencerminkan kehadiran negara dalam melindungi pekerja.
“Negara seharusnya hadir menjamin keberlangsungan hidup para pekerja, bukan sekadar mengatakan itu urusan korporasi,” kata Aulia dalam siaran pers tersebut.
PHI Sulteng juga menilai kebijakan pemerintah di sektor pertambangan, termasuk penyesuaian kuota produksi nikel melalui pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), turut memengaruhi kondisi industri pengolahan nikel yang berujung pada gelombang PHK di sejumlah kawasan industri.
