BANGGAIPOST.COM,Luwuk- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai menggelar rapat pleno penyusunan program kerja (proker) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) di ruang rapat khusus Sekretariat Daerah (Setda), Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kamis (9/2/23).
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati (Wabup) Banggai, Drs. H. Furqanudin Masulili, MM dan dihadiri oleh pimpinan organisasi perangkat daerah, para Kepala Bagian Setda, perwakilan instansi vertikal, akademisi, Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tengah, serta lembaga perbankan yang termasuk dalam TPKAD.
Dalam memimpin rapat, Wabup didampingi Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda, Ir. Ferlyn Monggesang, M.Si.
Drs. H. Furqanudin Masulili, MM di sela-sela memoderatori rapat, menyebutkan bahwa dalam rangka menyamakan persepsi perihal bagaimana mengamankan ekonomi masyarakat di tengah-tengah kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu, maka pertemuan TPKAD dilaksanakan.
“Rapat TPKAD digelar guna mengantisipasi tantangan ekonomi yang terjadi akibat beberapa fenomena global, salah satunya perang yang terjadi di eropa saat ini,” jelas dia.
Wabup kembali menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) RI, TPKAD dimaksudkan agar akses keuangan bagi masyarakat bisa lebih mudah dan optimal sehingga pemutaran ekonomi dapat cepat terjadi dan kondisi ekonomi bisa diamankan.
“Seperti kita ketahui, goncangan ekonomi dunia sudah berdampak di negeri kita, pertemuan ini patut kita lakukan guna mengantisipasi efek signifikan dari fenomena itu,” kata Wabup menambahkan.
Permenkeu yang dimaksud, lanjut Wabup, telah ditindaklanjuti Pemkab Banggai dengan mengeluar surat keputusan yang didalamnya memuat jajaran instansi yang tergabung dalam keanggotaan TPKAD.
“Ini dibentuk tahun 2021, jadi baru bagi kita semua, oleh karenanya kita harus berupaya semaksimal mungkin menyusun program yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Asisten II saat memberi arahan, menuturkan bahwa keputusan yang diambil pada rapat tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan pimpinan daerah dalam mengambil kebijakan kedepan.
“Kita harus menentukan langkah konkrit dalam upaya membangun kesepahaman soal bagaimana mempercepat akses keuangan di daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelas Ferlyn. (Dk)
