Dengan demikian, keberhasilan membangun kota antikorupsi tidak cukup diukur dari banyaknya dokumen, aplikasi, atau kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah.
Hal yang lebih penting adalah memastikan seluruh instrumen tersebut bekerja efektif, mencegah penyimpangan, dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Predikat boleh diraih dan skor tinggi boleh dicatatkan. Namun, konsistensi menjaga integritas serta membuktikan kualitas pelayanan publik tetap menjadi pekerjaan yang harus dijalankan setelah penilaian berakhir.(RBP)
