Reformasi Birokrasi

Palangka Raya Raih Predikat Kota Ber-AKSI 2026 dengan Skor 92,9, Hasil Pleno Beri 11 Catatan Perbaikan

Sejumlah anggota tim yang terlibat di antaranya Carolus Agus Hayu dari Kementerian Keuangan, Recky Cosasano dari BPKP, Ary Andriyan dari Ombudsman Republik Indonesia, serta Eko Sulistiono selaku Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.

Keterlibatan berbagai lembaga tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan korupsi membutuhkan pendekatan lintas sektor, mulai dari pengelolaan keuangan, pengawasan internal, kualitas pelayanan publik, hingga kepatuhan terhadap standar penyelenggaraan pemerintahan.

Nadjamuddin menilai, upaya membangun pemerintahan yang berintegritas tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat pengawasan internal. Komitmen kepala daerah, seluruh OPD, penyelenggara pelayanan publik, dunia pendidikan, dan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam ekosistem pencegahan korupsi.

Predikat Ber-AKSI Harus Dibuktikan dengan Perubahan

Bagi Pemerintah Kota Palangka Raya, predikat Ber-AKSI 2026 dengan skor 92,9 menjadi capaian dalam proses evaluasi pembangunan sistem pencegahan korupsi. Namun, 11 catatan hasil pleno KemenPAN-RB menunjukkan bahwa masih terdapat aspek yang perlu diperkuat dan ditindaklanjuti.

Nadjamuddin menekankan pentingnya menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar pembenahan berkelanjutan, terutama dalam penguatan pengawasan, pengelolaan pengaduan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembentukan budaya kerja antikorupsi.

Bagikan: