Reformasi Birokrasi

Palangka Raya Raih Predikat Kota Ber-AKSI 2026 dengan Skor 92,9, Hasil Pleno Beri 11 Catatan Perbaikan

Nadjamuddin menjelaskan, salah satu bagian penting dalam proses evaluasi adalah kunjungan lapangan ke fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pada lokus RSUD, tim melakukan pendalaman terhadap penerapan sistem pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, serta pengendalian risiko penyimpangan dalam pelayanan kesehatan.

Sementara di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, perhatian diarahkan pada penanaman karakter antikorupsi sejak dini. Nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak orang lain menjadi bagian dari pendidikan karakter yang perlu dibangun secara berkelanjutan.

Salah satu pendekatan yang menjadi perhatian adalah penerapan kearifan lokal Kalimantan Tengah, yakni Balum Bahadat, yang bermakna hidup beradab. Menurut Nadjamuddin, nilai-nilai lokal tersebut dapat menjadi landasan pembentukan karakter generasi muda agar terbiasa bersikap jujur, bertanggung jawab, dan menolak perilaku curang.

Pendidikan antikorupsi, dengan demikian, tidak cukup hanya disampaikan sebagai materi pembelajaran, tetapi harus diwujudkan melalui kebiasaan dan keteladanan di lingkungan sekolah.

Proses evaluasi Kabupaten/Kota Antikorupsi Tahun 2026 melibatkan tim lintas kementerian dan lembaga. Selain KPK, Kementerian Dalam Negeri, dan KemenPAN-RB, terdapat unsur Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ombudsman Republik Indonesia, serta Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

Bagikan: