WTP juga bukan jaminan bahwa seluruh proyek pemerintah berjalan tanpa penyimpangan. Ia tidak otomatis membuktikan bahwa setiap rupiah uang rakyat telah digunakan secara tepat sasaran. Sebaliknya, dugaan korupsi dapat saja muncul di luar ruang lingkup yang terdeteksi dalam pemeriksaan rutin, atau bahkan melalui rekayasa yang melibatkan pihak-pihak yang seharusnya menjadi pengawas.
Kasus Muara Enim menjadi pelajaran nasional yang sangat mahal.
Daerah-daerah yang baru menerima opini WTP patut berbangga atas capaian tersebut. Sebab, menyusun laporan keuangan yang baik memang membutuhkan kerja birokrasi yang tidak sederhana. Namun kebanggaan itu tidak boleh berubah menjadi euforia yang menumpulkan kewaspadaan.
Di Sulawesi Tengah, sejumlah pemerintah daerah kembali meraih opini WTP dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Di wilayah Banggai Bersaudara, Kabupaten Banggai berhasil mempertahankan WTP ke-14 secara berturut-turut. Kabupaten Banggai Laut mencatat WTP ke-9. Sementara Kabupaten Banggai Kepulauan menorehkan sejarah dengan memperoleh WTP untuk pertama kalinya.
Semua itu layak diapresiasi.
Tetapi apresiasi bukan berarti berhenti bertanya.
