BANGGAIPOST, LUWUK – Isu tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Banggai kembali mencuat di ruang publik. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP), yang dituding mengalami “kebocoran” atau kelalaian dalam pengelolaan pendapatan oleh akun anonim di media sosial.
Dalam narasi yang beredar, kondisi tersebut dinilai layak menjadi dasar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan dianggap penting untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi penyebab selisih target, hingga menelusuri potensi kebocoran dalam pengelolaan retribusi, khususnya pada sektor menara telekomunikasi, sewa videotron, dan pemanfaatan space iklan.
Tudingan juga mengarah pada fungsi pengawasan internal. Inspektorat Daerah disebut tidak optimal dalam menjalankan peran audit, dengan klaim sejumlah kasus hanya berhenti di permukaan.
Namun demikian, sejumlah kalangan mengingatkan agar isu ini disikapi secara proporsional. Tidak tercapainya target PAD tidak serta-merta mengindikasikan adanya kebocoran atau penyimpangan. Sejumlah faktor dapat memengaruhi capaian, mulai dari potensi riil yang belum tergarap maksimal, kendala regulasi, hingga kondisi ekonomi daerah.
