Pengamat kebijakan publik di Banggai menekankan pentingnya pendekatan berbasis data. Audit oleh BPK, jika dilakukan, harus mengedepankan prinsip objektivitas dan independensi, bukan semata didorong opini yang belum terverifikasi.
“Kalau memang ada indikasi kuat, silakan diaudit. Tapi jangan langsung menghakimi tanpa dasar yang jelas. Semua ada mekanismenya,” ujarnya.
Data Realisasi PAD 2025
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banggai:
- Target PAD 2025: Rp294,503 miliar
- Realisasi hingga pertengahan Juni 2025: Rp98,95 miliar (33,60%)
- Realisasi per 28 Juli 2025: Rp141,439 miliar (48,03%)
Dari sektor retribusi daerah dengan target Rp27,91 miliar, realisasi hingga Juni 2025 baru mencapai Rp9,86 miliar (35,33%). Dinas Kesehatan menjadi kontributor terbesar dengan Rp7,11 miliar (55,52%).
Sementara itu, Dinas Kominfo Statistik dan Persandian tercatat belum merealisasikan pendapatan dari target retribusinya hingga pertengahan Juni 2025.
Kondisi ini bukan yang pertama. Pada 2022, realisasi PAD Kominfo hanya Rp1,806 juta dari target Rp325 juta (0,56%). Retribusi menara telekomunikasi saat itu nihil, sementara pendapatan dari sewa videotron hanya Rp1,806 juta.
Tren PAD Empat Tahun Terakhir
Secara historis, realisasi PAD Kabupaten Banggai belum pernah mencapai 100% dalam empat tahun terakhir:
