Oleh: Nadjamuddin Mointang
Analis Kebijakan
Peresmian kantor baru Dinas Perikanan Kabupaten Banggai yang dirangkaikan dengan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) semestinya menjadi momentum strategis untuk menyampaikan kepada publik sejauh mana pembangunan sektor kelautan dan perikanan telah berjalan. Namun, yang tampak justru sebaliknya. Panggung lebih didominasi seremoni daripada penyampaian capaian pembangunan.
Fenomena seperti ini sesungguhnya tidak hanya terjadi di sektor perikanan. Di banyak daerah, keberhasilan pemerintah masih kerap diukur dari ramainya acara, banyaknya pejabat yang hadir, atau megahnya seremoni. Padahal, masyarakat tidak lagi membutuhkan laporan mengenai apa yang dikerjakan pemerintah, melainkan ingin mengetahui apa yang telah dihasilkan dari anggaran yang mereka biayai melalui APBD maupun APBN.
Inilah pergeseran mendasar dalam tata kelola pemerintahan modern. Pemerintah dituntut beralih dari activity-based government menuju performance-based government. Ukuran keberhasilan bukan lagi banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, sebuah peresmian kantor seharusnya menjadi forum akuntabilitas publik. Kepala perangkat daerah memiliki kesempatan menjelaskan capaian indikator kinerja, tantangan yang dihadapi, sekaligus arah kebijakan ke depan. Sayangnya, kesempatan tersebut tampaknya belum dimanfaatkan secara optimal.
