Ketika Seremoni Mengalahkan Akuntabilitas: Siapa Menjelaskan Kinerja Sektor Perikanan Banggai?

Oleh: Nadjamuddin Mointang
Analis Kebijakan

Peresmian kantor baru Dinas Perikanan Kabupaten Banggai yang dirangkaikan dengan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) semestinya menjadi momentum strategis untuk menyampaikan kepada publik sejauh mana pembangunan sektor kelautan dan perikanan telah berjalan. Namun, yang tampak justru sebaliknya. Panggung lebih didominasi seremoni daripada penyampaian capaian pembangunan.

Fenomena seperti ini sesungguhnya tidak hanya terjadi di sektor perikanan. Di banyak daerah, keberhasilan pemerintah masih kerap diukur dari ramainya acara, banyaknya pejabat yang hadir, atau megahnya seremoni. Padahal, masyarakat tidak lagi membutuhkan laporan mengenai apa yang dikerjakan pemerintah, melainkan ingin mengetahui apa yang telah dihasilkan dari anggaran yang mereka biayai melalui APBD maupun APBN.

— IKLAN —

— IKLAN —

Inilah pergeseran mendasar dalam tata kelola pemerintahan modern. Pemerintah dituntut beralih dari activity-based government menuju performance-based government. Ukuran keberhasilan bukan lagi banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Karena itu, sebuah peresmian kantor seharusnya menjadi forum akuntabilitas publik. Kepala perangkat daerah memiliki kesempatan menjelaskan capaian indikator kinerja, tantangan yang dihadapi, sekaligus arah kebijakan ke depan. Sayangnya, kesempatan tersebut tampaknya belum dimanfaatkan secara optimal.

Padahal, Kabupaten Banggai memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Wilayah pesisir yang luas, sumber daya perikanan tangkap, budidaya, hingga peluang ekspor merupakan modal ekonomi yang seharusnya menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan daerah. Wajar jika masyarakat berharap mendengar penjelasan mengenai perkembangan sektor strategis tersebut.

Yang semestinya disampaikan bukan sekadar ucapan selamat atas gedung baru, melainkan jawaban atas sejumlah pertanyaan mendasar.

• Apakah produksi perikanan meningkat dibanding tahun sebelumnya?
• Apakah pendapatan nelayan ikut bertambah?
• Berapa kelompok nelayan yang telah berkembang menjadi usaha mandiri?
• Bagaimana perkembangan ekspor hasil perikanan Banggai?
• Seberapa besar kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah?
• Apakah harga ikan semakin stabil sehingga masyarakat lebih mudah memenuhi kebutuhan protein keluarga?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan ukuran keberhasilan sebuah kebijakan publik. Sayangnya, publik justru tidak memperoleh informasi mengenai indikator-indikator tersebut.

Hal lain yang juga mengundang perhatian adalah belum adanya penjelasan mengenai Program Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diarahkan untuk membangun kawasan nelayan secara terpadu melalui peningkatan produktivitas, pembangunan infrastruktur, perluasan akses permodalan, penguatan industri pengolahan hasil perikanan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kabupaten Banggai disebut memperoleh dua lokasi program tersebut. Ini tentu menjadi kabar baik yang layak dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Pemerintah daerah semestinya menyampaikan alasan penetapan lokasi, tahapan pelaksanaan, kesiapan daerah, target penerima manfaat, hingga dampak ekonomi yang diharapkan. Tanpa penjelasan yang memadai, publik akan kesulitan menilai apakah program strategis nasional tersebut benar-benar dipersiapkan dengan baik.

Dalam perspektif analisis kebijakan, sebuah organisasi publik tidak cukup hanya mampu menyerap anggaran. Yang jauh lebih penting adalah membuktikan bahwa belanja pemerintah menghasilkan output, outcome, bahkan impact yang terukur.

Setiap tahun, APBD mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk sektor perikanan. Anggaran tersebut digunakan untuk pembinaan nelayan, bantuan sarana produksi, pengembangan budidaya, pengawasan sumber daya ikan, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir. Namun, ukuran keberhasilannya tidak berhenti pada terlaksananya kegiatan atau terserapnya anggaran.

Keberhasilan itu harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan nelayan, bertambahnya produksi perikanan, berkembangnya industri pengolahan hasil laut, meningkatnya ekspor, bertambahnya nilai tambah ekonomi daerah, serta stabilnya harga ikan bagi masyarakat.

Di sinilah pentingnya indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dokumen tersebut bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan kontrak pembangunan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Setiap perangkat daerah memiliki target yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Karena itu, setiap forum resmi pemerintah semestinya menjadi ruang untuk melaporkan perkembangan target-target tersebut. Publik berhak mengetahui apakah target produksi perikanan tercapai, apakah produktivitas nelayan meningkat, bagaimana perkembangan nilai ekonomi sektor perikanan, serta kendala apa saja yang masih dihadapi.

Transparansi semacam ini bukan bertujuan mencari kesalahan pemerintah. Sebaliknya, keterbukaan akan memperkuat kepercayaan publik karena masyarakat dapat memahami keberhasilan sekaligus tantangan yang sedang dihadapi pemerintah.

Sebaliknya, ketika ruang publik lebih banyak diisi seremoni tanpa disertai informasi mengenai capaian pembangunan, muncul kesan bahwa komunikasi pemerintah masih berorientasi pada pencitraan kegiatan, bukan pada pertanggungjawaban hasil.

Pemerintahan yang akuntabel tidak diingat karena banyaknya acara yang diselenggarakan, melainkan karena keberaniannya membuka data, menjelaskan capaian, mengakui kekurangan, dan menyampaikan langkah-langkah perbaikan secara transparan.

Gedung baru memang dapat menjadi simbol semangat baru. Namun, masyarakat sesungguhnya menunggu sesuatu yang jauh lebih penting daripada bangunan fisik, yaitu lahirnya budaya birokrasi yang menjadikan setiap kegiatan sebagai forum pertanggungjawaban kinerja.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Dinas Perikanan bukanlah berdirinya kantor yang lebih representatif, melainkan sejauh mana nelayan hidup lebih sejahtera, produksi perikanan meningkat, harga ikan tetap terjangkau, serta program prioritas nasional mampu diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Banggai.

Itulah esensi pelayanan publik yang sesungguhnya: bukan sekadar membangun kantor, melainkan membangun kepercayaan melalui kinerja yang terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. (*)

— IKLAN —

— IKLAN —