Di sinilah pendekatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memainkan peran penting. Jawa Barat menunjukkan bahwa SAKIP bukan sekadar kewajiban evaluasi dari pusat untuk memperoleh nilai tinggi, tetapi menjadi alat manajemen pemerintahan dalam memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat publik.
Banyak pemerintah daerah di Sulawesi Tengah sebenarnya memiliki potensi besar. Sumber daya alam melimpah, ruang fiskal daerah cukup terbuka, serta dukungan pemerintah pusat terhadap kawasan timur Indonesia semakin besar. Namun tantangan utama yang masih sering terlihat adalah belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan evaluasi kinerja.
Akibatnya, tidak sedikit program pembangunan berjalan tanpa ukuran dampak yang jelas. Dokumen perencanaan sering kali masih bersifat administratif dan belum menjadi instrumen pengendalian pembangunan yang hidup serta digunakan dalam pengambilan keputusan sehari-hari.
Pengalaman Jawa Barat memberikan pelajaran bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh kualitas ASN. Aparatur sipil negara tidak cukup hanya memahami aturan teknis penyusunan dokumen, tetapi juga harus mampu membaca arah kebijakan kepala daerah, memahami kebutuhan masyarakat, serta menerjemahkannya menjadi program yang efektif dan terukur.
