Sementara itu, Meutya Hafid mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerima banyak aduan masyarakat terkait berbagai kejahatan digital. Aduan tersebut mencakup jual beli data pribadi, penipuan daring, judi online, pornografi, perundungan siber, misinformasi, hingga hoaks.
Menurut Meutya, luasnya persoalan tersebut membuat penanganannya tidak dapat hanya mengandalkan satu lembaga.
“Ini luas sekali kalau memang hanya dilakukan oleh Kemenkomdigi sendiri. Karena itu kolaborasi dengan Polri menjadi amat penting dalam kerangka gabungan antara langkah preventif dan langkah enforcement,” jelasnya.
Meutya juga mengapresiasi langkah penegakan hukum terhadap jaringan judi online yang disebut telah ditangani Polri. Ia menilai penanganan jaringan yang beroperasi lintas negara membutuhkan koordinasi lebih intensif agar pemberantasan judi online dapat berjalan efektif.
Selain kejahatan siber, pertemuan tersebut membahas pengamanan infrastruktur digital. Meutya menyoroti keluhan masyarakat mengenai gangguan akses internet akibat pencurian dan pemotongan kabel pada infrastruktur telekomunikasi, termasuk kabel BTS, yang kemudian diperjualbelikan.
Komdigi Tangani 5,15 Juta Konten Negatif
Berdasarkan data Kementerian Komdigi yang tercantum dalam bahan pemberitaan, sekitar 5,15 juta konten negatif telah ditangani selama periode 20 Oktober 2024 hingga 11 September 2026.
