JAKARTA, BANGGAIPOST.COM
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengirimkan email pengingat kepada 475.698 wajib pajak orang pribadi yang terindikasi menghapus bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2025.
Langkah tersebut dilakukan setelah DJP menemukan sekitar 3.722.959 bukti potong yang terindikasi dihapus dari sistem administrasi perpajakan Coretax. Nilai PPh dari bukti pemotongan tersebut diperkirakan memiliki potensi mencapai Rp2,01 triliun.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, penghapusan bukti potong tersebut dapat menyebabkan status SPT yang semestinya kurang bayar berubah menjadi nihil atau nilai kekurangan pembayaran pajaknya menjadi lebih kecil dari yang seharusnya.
Hal itu disampaikan Bimo melalui unggahan di akun Instagram resmi Direktorat Jenderal Pajak, Minggu (15/11/2026).
Menurutnya, email pengingat dikirim secara serentak kepada wajib pajak yang masuk dalam kelompok terindikasi melakukan penghapusan bukti potong.
Melalui pemberitahuan tersebut, DJP meminta wajib pajak melakukan penelitian, verifikasi, serta pencocokan kembali terhadap data penghasilan dan bukti pemotongan PPh yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan.
Apabila ditemukan perubahan atau ketidaksesuaian data yang menyebabkan laporan pajak tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, wajib pajak diimbau melakukan pembetulan SPT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
