BANGGAIPOST.COM,Luwuk- Kenaikan inflasi Kabupaten Banggai tertinggi se-Indonesia diposisi 7,8 persen, memantik perhatian sejumlah kalangan. Khususnya lembaga DPRD Banggai.
Betapa tidak, kenaikan harga kebutuhan pokok belakangan ini, memicu berkurangnya daya beli masyarakat. Belum lagi, angka Upah Minimum Kabupaten (UMK) Banggai tahun 2022 hanya sebesar Rp2.391.955.
Nilai ini, bagi Anggota Legislatif (Aleg) Banggai sangatlah rendah, jika diperhadapkan kondisi kabupaten Banggai sebagai daerah industri.
“Ditengah inflasi, daya beli masyarakat menurun. Saya sering kunjungi pasar, dan tanya ke pedagang sayur kangkung saja busuk, karena kurangnya yang beli masyarakat,”beber Wakil Ketua II DPRD Samsul Bahri Mang disela-sela Rapat Koordinasi Pemda Banggai bersama DPRD, di ruang sidang utama kantor DPRD setempat, Selasa (20/9).
Ditengah kenaikan bahan pokok, nilai Aleg Fraksi Golkar ini, diperlukan langkah untuk menaikkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Banggai yang saat ini sangat rendah dibanding daerah lainnya.
“UMK Banggai tahun 2022 hanya sebesar Rp2.391.955, sementara daerah kita lebih banyak investasinya. Hari ini rakyat teriak. Dan ini persoalan yang harus kita bedah, sehingga perekonomian bisa lancar,”tandasnya.
Senada dikatakan, Anggota DPRD Fraksi PAN, Ibrahim Darise. Menurutnya, instansi terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) segera menyikapi persoalan tersebut. Minimal penyesuaian kenaikan UMK Banggai telah terbit Perbupnya pada Desember 2022 mendatang.
“Disnaker segera memikirkan dan menyikapi masih rendahnya UMK Banggai. Bahkan kondisi memiriskan, dipertokoan ada upah buruh hanya Rp.700 ribu-Rp.900 ribu. Belum lagi bayar kos harga Rp.300 ribu. Mereka ini yang terdampak inflasi, harus disesuaikan upahnya,”beber Darise.
Tidak hanya itu, dikesempatan itu juga, Sekretaris Komisi 1 DPRD ini menyayangkan lambannya serapan APBD Banggai, sebagai salah satu penunjang kelancaran ekonomi masyarakat.
“Melalui belanja barang dan jasa APBD, perputaran uang akan lancar. Disayangkan di tengah inflasi, APBD nanti dijalankan pada Bulan Juli, terus bulan April yang semestinya sudah bisa dijalankan, pada ngapain?,”kesalnya. (NS)
