BANGGAI POST, LUWUK — Anggaran jumbo tak otomatis berbuah kinerja positif. Kabupaten Banggai justru menghadapi ironi: saat APBD menembus Rp3,1 triliun pada 2025 dan Rp2,72 triliun pada 2026, pertumbuhan ekonomi terhempas di angka 3,78 persen. Posisi ini menempatkan Banggai di peringkat ke-12 dari 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah—nyaris di dasar.
Kontras terlihat di level provinsi
Sulawesi Tengah mencatat pertumbuhan 8,47 persen pada 2025, salah satu yang tertinggi secara nasional, ditopang industri pengolahan berbasis nikel. Kabupaten Morowali Utara bahkan melesat hingga 23,94 persen (triwulan II 2025), didorong investasi besar, smelter, dan hilirisasi.
Kesenjangan ini menegaskan satu hal: persoalan Banggai bukan pada besaran anggaran, melainkan arah dan kualitas penggunaannya.
Analis kebijakan Nadjamuddin Mointang menyebut kapasitas fiskal Banggai sebenarnya kuat, namun belum terhubung dengan dampak nyata pada ekonomi. “Belanja daerah belum mendorong pertumbuhan secara signifikan. Ini soal desain kebijakan, bukan sekadar jumlah anggaran,” ujarnya.
Potensi Besar, Tanpa Mesin Penggerak
Struktur ekonomi Banggai tergolong lengkap—migas, perikanan, pertanian, perdagangan, hingga jasa. Namun, ketiadaan sektor unggulan yang didorong serius membuat pertumbuhan berjalan tanpa akselerasi.
Potensi seperti Donggi-Senoro LNG, perikanan laut, dan agroindustri masih berhenti pada tahap produksi primer. Hilirisasi yang seharusnya menciptakan nilai tambah belum berjalan optimal.
Problem Klasik yang Berulang
