JAKARTA, BANGGAIPOST.COM
Perwakilan Sulawesi Tengah dalam Forum Pemuda Parlemen Indonesia, Rifat Hakim, mendesak pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) serta memberikan pengakuan fiskal kepada daerah yang menjadi pusat pengolahan sumber daya alam, khususnya industri hilirisasi nikel.
Dalam forum tersebut, Rifat menegaskan bahwa daerah penghasil dan pengolah sumber daya alam tidak boleh hanya menjadi tempat eksploitasi dan aktivitas industri, sementara manfaat ekonominya lebih banyak dinikmati pihak lain. Sebab, daerah juga harus menanggung beban sosial, tekanan infrastruktur, hingga dampak lingkungan dari aktivitas industri tersebut.
Menurut Rifat, Sulawesi Tengah merupakan contoh nyata ketimpangan dalam tata kelola sumber daya alam. Kabupaten Morowali dan Morowali Utara menjadi salah satu pusat pertambangan dan industri pengolahan nikel nasional. Namun, kontribusi fiskal yang kembali ke daerah dinilai belum sebanding dengan besarnya aktivitas ekonomi dan beban pembangunan yang ditanggung.
“Jangan sampai daerah hanya menjadi tempat mengambil dan mengolah kekayaan alam, sementara nilai tambah ekonominya lebih banyak dinikmati di luar daerah. Kita tidak boleh membiarkan daerah penghasil dan daerah pengolah hanya mewarisi kerusakan lingkungan, tekanan infrastruktur, persoalan sosial, dan ketimpangan pembangunan. Keadilan fiskal harus menjadi bagian dari keadilan ekonomi nasional,” tegasnya.
