Society

Wakili Sulteng di Forum Pemuda Parlemen Indonesia, Rifat Desak Keadilan Fiskal dan Pengakuan Daerah Pengolah Nikel

“Ini bukan sekadar persoalan administrasi anggaran. DBH merupakan bagian dari hak fiskal daerah yang harus dipenuhi. Ketika kewajiban tersebut tertunda, yang terdampak bukan hanya neraca keuangan pemerintah daerah, melainkan juga kemampuan pemerintah membiayai pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah pusat memberikan kepastian waktu dan mekanisme penyelesaian seluruh kewajiban kurang bayar DBH. Menurutnya, pemerintah daerah tidak seharusnya terus dituntut meningkatkan kualitas pelayanan publik ketika hak fiskalnya belum dipenuhi secara proporsional.

Selain persoalan kurang bayar DBH, Rifat mempertanyakan kebijakan penetapan daerah penghasil dan pengolah sumber daya alam yang dinilai belum mencerminkan kondisi faktual aktivitas industri di daerah.

Ia secara khusus menyoroti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 157.K/KU.01/MEM.S/2026 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Daerah Pengolah Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun 2026.

Dalam keputusan tersebut, Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, disebut tidak tercantum dalam daftar daerah pengolah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II. Padahal, kedua kabupaten tersebut merupakan wilayah penting dalam industri pengolahan dan pemurnian nikel nasional.

Bagikan: