Menurutnya, tanpa keterhubungan yang kuat antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan evaluasi hasil pembangunan, APBD berpotensi hanya menjadi instrumen administratif yang menghabiskan anggaran tanpa menghasilkan perubahan signifikan.
Ketergantungan Fiskal dan Tantangan Efisie
Tantangan tata kelola semakin kompleks karena struktur fiskal Banggai masih menunjukkan ketergantungan yang cukup besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih relatif terbatas. Kondisi ini membuat ruang gerak fiskal daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat.
Dalam situasi tersebut, pemerintah daerah dituntut semakin selektif menentukan prioritas program agar setiap belanja benar-benar memberikan dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Penguatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan transparansi dan integrasi data perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja.
Namun digitalisasi saja tidak cukup.
Menurut Nadjamuddin, reformasi tata kelola harus dibarengi dengan perubahan budaya birokrasi yang lebih berorientasi pada hasil dan manfaat publik.
