Menurutnya, ukuran utama keberhasilan adalah sejauh mana belanja daerah mampu meningkatkan kualitas layanan publik, memperbaiki infrastruktur dasar, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan kesempatan kerja.
“Besarnya APBD tidak secara otomatis menjamin tingginya kualitas pembangunan apabila tidak didukung oleh tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Nadjamuddin.
Ia menjelaskan bahwa tantangan pemerintah daerah saat ini bukan lagi sekadar kemampuan menyerap anggaran, melainkan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Empat Tantangan Tata Kelola
Dalam perspektif Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Nadjamuddin mengidentifikasi sedikitnya empat tantangan utama yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Banggai.
Pertama, kualitas perencanaan kinerja. Program dan kegiatan harus dirancang berdasarkan persoalan strategis daerah, bukan sekadar mengulang pola penganggaran tahun sebelumnya.
Kedua, kualitas pengukuran kinerja. Indikator keberhasilan harus berorientasi pada hasil (outcome), bukan hanya keluaran fisik atau administratif (output).
Ketiga, kualitas pelaporan kinerja yang mampu menjelaskan manfaat konkret penggunaan anggaran bagi masyarakat.
Keempat, efektivitas evaluasi internal sebagai instrumen pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
