Di satu sisi, instansi vertikal memiliki dukungan APBN, sarana operasional, gedung, dan sumber pembiayaan nasional. Di sisi lain, anak-anak di Masungkang bahkan belum memiliki jembatan yang layak untuk mencapai sekolah mereka.
Ironisnya, pemerintah daerah kerap berbicara tentang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan peningkatan pelayanan publik. Namun ukuran keberhasilan birokrasi sesungguhnya bukanlah banyaknya dokumen evaluasi atau tingginya nilai indeks kinerja.
Ukuran yang paling sederhana adalah apakah seorang anak dapat pergi ke sekolah dengan aman ketika hujan turun.
Jika setiap musim hujan puluhan siswa masih gagal bersekolah karena infrastruktur dasar tak kunjung tersedia, maka persoalannya bukan lagi pada sungai yang meluap. Persoalannya terletak pada keberanian pemerintah dalam menetapkan prioritas.
Sebab rakyat tidak membutuhkan lebih banyak pidato tentang pelayanan publik. Rakyat membutuhkan bukti pelayanan itu sendiri.
Dan selama jembatan tersebut belum terbangun, pertanyaan itu akan terus menggema:
Pemerintah daerah sebenarnya sedang mengutamakan siapa?
