Oleh: Nadjamuddin Mointang, Analis Kebijakan
Puluhan siswa SMP Satap Batui 5 gagal mengikuti Ujian Akhir Sekolah karena tidak mampu menyeberangi sungai yang meluap. Di saat anak-anak harus menunggu air surut demi mendapatkan hak pendidikannya, publik justru menyaksikan pemerintah daerah tetap mampu mengalokasikan hibah kepada berbagai instansi vertikal yang sejatinya telah memiliki sumber pembiayaan dari APBN.
Pertanyaannya sederhana: mengapa jembatan untuk rakyat selalu dianggap mahal, tetapi hibah untuk instansi yang sudah memiliki anggaran negara justru tetap tersedia?
Peristiwa di Masungkang bukan sekadar kisah banjir musiman. Ini adalah potret tentang bagaimana prioritas pembangunan sedang diuji di hadapan masyarakat.
Anak-anak kehilangan kesempatan mengikuti ujian karena akses pendidikan tidak tersedia. Sementara itu, anggaran daerah terus mengalir ke berbagai pos yang secara langsung tidak menyentuh kebutuhan paling mendasar warga di desa-desa terpencil.
Kesan yang muncul pun sulit dihindari: pemerintah terlihat begitu berhitung ketika berhadapan dengan kebutuhan rakyat, tetapi lebih longgar ketika berhadapan dengan kepentingan institusional.
Padahal pendidikan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jembatan penghubung bukanlah proyek mewah. Ia adalah kebutuhan minimum agar anak-anak dapat bersekolah tanpa mempertaruhkan keselamatan setiap kali hujan turun.
