Meski demikian, hingga berita ini diterbitkan belum ada pernyataan resmi dari Polda Sulteng yang menyebut bahwa penyelidikan terhadap proyek Dinas TPHP Banggai berkaitan langsung dengan temuan BPK tersebut.
Dinas TPHP Pernah Sebut Beda Persepsi
Menanggapi temuan BPK itu, Dinas TPHP Banggai sebelumnya telah menyampaikan klarifikasi.
Kepala Dinas TPHP Banggai, Subhan Lanusi, dalam keterangannya kepada media menyatakan adanya perbedaan persepsi antara pihaknya dengan auditor BPK.
Menurut dia, sejumlah paket pekerjaan bersumber dari pokok pikiran (pokir) anggota DPRD sehingga penganggarannya berbasis kelompok tani yang berbeda.
Ia juga berpendapat bahwa paket pekerjaan tidak dapat digabungkan dalam satu tender apabila kelompok penerima manfaat maupun ruas pekerjaan berbeda.
Kelola Anggaran Rp30 Miliar Lebih
Seperti diketahui, pada tahun 2025 Dinas TPHP Banggai mengalokasikan anggaran lebih dari Rp30 miliar untuk mendukung berbagai program pertanian di wilayah sentra pangan Kabupaten Banggai.
Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan jalan usaha tani, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pengadaan alat dan mesin pertanian, penyediaan pupuk hayati, pupuk NPK, serta sarana produksi pertanian lainnya.
