“Yang menjadi perhatian bukan pokirnya, tetapi bagaimana mekanisme itu dijalankan. Ketika tidak melalui proses perencanaan yang baik, tidak transparan, atau digunakan untuk kepentingan tertentu, maka potensi penyimpangan akan terbuka. Karena itu, penguatan tata kelola sejak tahap perencanaan menjadi sangat penting,” ujarnya.
Baca Juga: Banggai Menuju Kota Cerdas, Kemenkominfo Lakukan Pendampingan Penyusunan Masterplan Smart City
Ia menambahkan, upaya pencegahan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun DPRD, untuk memastikan setiap rupiah APBD benar-benar digunakan bagi kepentingan masyarakat.(RBP)
