Selain menyoroti PHK, PHI mengungkit berbagai persoalan yang pernah terjadi di kawasan PT GNI, mulai dari kecelakaan kerja, konflik ketenagakerjaan, hingga isu kebebasan berserikat. Menurut mereka, persoalan tersebut seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan.
Aulia menyebut gelombang PHK di PT GNI merupakan persoalan serius yang tidak bisa hanya dipandang sebagai dampak bisnis semata.
“Gelombang PHK ini menjadi catatan tragis bagi kelas pekerja. Pemerintah harus memastikan hak-hak buruh tetap dipenuhi,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, PHI Sulteng juga mengkritik model hilirisasi industri nikel yang dinilai terlalu bergantung pada investasi dari Tiongkok. Ketergantungan tersebut, menurut mereka, membuat daerah rentan ketika perusahaan induk mengalami persoalan keuangan.
PHI menilai pemerintah selama ini memberikan berbagai kemudahan investasi, termasuk insentif perpajakan, namun dinilai belum diimbangi dengan perlindungan yang memadai terhadap pekerja maupun lingkungan.
Empat Tuntutan
Melalui siaran pers tersebut, PHI Sulawesi Tengah menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan PT GNI, antara lain:
memastikan seluruh pekerja terdampak PHK memperoleh pesangon dan hak-haknya sesuai ketentuan;
