“Ini upaya bersama untuk mencegah korupsi dari hulu ke hilir, dengan membangun sistem digital yang mudah ditelusuri. Kalau ada upaya-upaya tidak terpuji dalam tata kelola pemerintahan, itu bisa cepat terdeteksi,”
Nadjamuddin Mointang, Analis Kebijakan
BANGGAIPOST, Luwuk – Dorongan pembenahan tata kelola parkir di Kabupaten Banggai mulai mendapat respons serius. Para pemerhati kebijakan dan tata kelola pemerintahan kini ikut terlibat dalam membantu pemerintah daerah menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) sistem parkir digital.
Langkah ini muncul di tengah maraknya keluhan publik terhadap pengelolaan parkir manual yang dinilai tidak transparan dan sarat kebocoran. Kondisi tersebut bahkan disebut-sebut berdampak langsung pada minimnya kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Analis Kebijakan Nadjamuddin Mointang menyebutkan, KAK ini disiapkan oleh beberapa orang termasuk dirinya yang peduli terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. “Ini bukan sekadar ganti alat, tapi membangun sistem yang bisa menutup celah kebocoran sejak dari pintu masuk,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Senin (27/4/2026).
