Ia menambahkan, solusi yang didorong tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bagian dari upaya pencegahan korupsi secara menyeluruh. Nadjamuddin yang juga tergabung dalam Tim Teknis Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang bersekretariat di Gedung Merah Putih KPK menyebutkan, langkah ini merupakan gerakan bersama antara pemerintah dan publik.
“Ini upaya bersama untuk mencegah korupsi dari hulu ke hilir, dengan membangun sistem digital yang mudah ditelusuri. Kalau ada upaya-upaya tidak terpuji dalam tata kelola pemerintahan, itu bisa cepat terdeteksi,” tegasnya.
Konsep yang sedang digodok mengarah pada sistem parkir semi-digital, yakni kombinasi antara teknologi otomatis dan peran petugas di lapangan. Pendekatan ini dipilih agar tetap menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat yang belum sepenuhnya beralih ke transaksi non-tunai.
Selain menitikberatkan pada pencatatan kendaraan secara real-time, rancangan awal juga menyentil pentingnya integrasi data, pengawasan berbasis sistem, serta kemudahan transaksi baik tunai maupun digital.
