Reformasi Birokrasi

Palangka Raya Raih Predikat Kota Ber-AKSI 2026 dengan Skor 92,9, Hasil Pleno Beri 11 Catatan Perbaikan

Hasil akhir penilaian dibacakan Azwan, PPUD Ahli Utama Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Kota Palangka Raya memperoleh skor 92,9. Meski demikian, Nadjamuddin menegaskan bahwa capaian angka tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berhenti melakukan pembenahan.

Ia menyebutkan, KemenPAN-RB menyampaikan 11 catatan hasil pleno yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Palangka Raya. Catatan tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun budaya kerja yang berintegritas dan antikorupsi.

Dalam perspektif reformasi birokrasi, menurut Nadjamuddin, pengawasan tidak semestinya hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur administratif. Sistem pengawasan harus mampu mencegah penyimpangan sekaligus menyelesaikan persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Demikian pula pelayanan publik. Ukuran keberhasilannya bukan semata keberadaan aplikasi, dokumen, atau inovasi pelayanan, melainkan sejauh mana masyarakat memperoleh kepastian, kemudahan, transparansi, dan manfaat nyata.

Budaya antikorupsi juga harus tercermin dalam perilaku aparatur, keteladanan pimpinan, serta konsistensi penerapan nilai integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Bagikan: