Hingga berita ini diturunkan, daftar nama ASN yang terblokir memang disebutkan terlampir dalam dokumen resmi, namun belum dibuka secara luas ke publik.
Dorongan transparansi pun menguat. Analis Kebijakan, Nadjamuddin Mointang menilai menilai, publik sejatinya berhak mengetahui siapa saja yang terlibat, terutama jika menyangkut pejabat publik yang memiliki tanggung jawab moral lebih besar. Kata dia, kasus ini harusnya menjadi momentum bersih-bersih internal birokrasi. Jika tidak akan kembali tenggelam sebagai isu sesaat tanpa penyelesaian yang menyentuh akar persoalan.(*/Alin)
