Kita selama ini mengenal ungkapan klasik: hukum tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Ungkapan itu tentu tidak boleh menjadi wajah hukum di negeri ini. Rakyat kecil yang berhadapan dengan hukum hampir tidak memiliki ruang untuk berkata, “Saya tidak mau menjalankan putusan.” Seorang pencuri ayam bisa diproses, ditahan, diadili, bahkan dihukum. Orang kecil dituntut untuk tunduk pada setiap proses hukum yang berlaku.
Lalu bagaimana ketika yang berhadapan dengan putusan hukum adalah pejabat publik? Apakah karena memiliki kekuasaan, kemudian terbuka ruang untuk memilih apakah putusan pengadilan akan dilaksanakan atau tidak? Kalau itu yang terjadi, maka rasa keadilan masyarakat benar-benar sedang dikangkangi.
Editorial ini tidak bermaksud membela lima kepala desa. Tidak pula bermaksud merendahkan Bupati Banggai. Kami hanya ingin meletakkan hukum pada tempatnya. Siapa pun yang memenangkan perkara harus mendapatkan haknya sesuai putusan. Siapa pun yang kalah harus menghormati putusan. Dan ketika sebuah perkara telah sampai pada tahap inkracht, maka tidak boleh ada lagi logika bahwa hukum hanya berlaku jika disukai.
