Karena itu, investasi terbesar pemerintah daerah ke depan sesungguhnya bukan hanya pembangunan fisik, tetapi pembangunan kapasitas birokrasi. ASN harus didorong menjadi problem solver, bukan sekadar administrator. Kemampuan analisis kebijakan, pengelolaan data, komunikasi publik, hingga pemanfaatan teknologi digital menjadi kebutuhan mutlak dalam tata kelola pemerintahan modern.
Hal lain yang menarik dari Jawa Barat adalah keberanian memanfaatkan teknologi informasi dalam implementasi SAKIP, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik. Digitalisasi memungkinkan pengawasan program lebih cepat, pengukuran kinerja lebih objektif, serta pengambilan keputusan yang lebih berbasis data.
Kunjungan tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim UI-CSGAR ke Jawa Barat terkait pengembangan evaluasi SAKIP berbasis Artificial Intelligence menunjukkan bahwa arah reformasi birokrasi nasional mulai memasuki fase baru: pemerintahan berbasis data cerdas.
Ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah di Sulawesi Tengah agar tidak tertinggal dalam transformasi tata kelola pemerintahan digital. Daerah tidak boleh lagi hanya fokus mengejar proyek fisik, tetapi juga harus memperkuat sistem pengendalian kinerja, kualitas data pemerintahan, serta integrasi perencanaan pembangunan berbasis teknologi.
