Menanggapi pertanyaan soal biaya digitalisasi, Nadjamudin menegaskan teknologi bukan kendala. “Kan sudah ada server data pajak, tinggal dioptimalkan dengan inovasi-inovasi baru. Murah, yang mahal itu ilmu dan komitmen,” katanya.
Ia merekomendasikan sejumlah langkah strategis: implementasi e-PAD berbasis perbankan/QRIS, pemetaan objek pajak berbasis NIK dan GIS, penyediaan dashboard monitoring real-time untuk kepala daerah dan publik, kolaborasi dengan KPK-BPKP, serta edukasi dan insentif bagi wajib pajak yang taat membayar digital.
“Digitalisasi ini bukan sekadar soal teknologi, tapi tentang political will untuk menutup kebocoran dan memperkuat kapasitas fiskal daerah,” pungkasnya.(*)
