Kebaikan Politik Itu untuk Siapa?

Karena itu, kita perlu berhati-hati ketika pelayanan publik dipresentasikan sebagai kemurahan hati seorang pejabat. Jalan yang dibangun dengan uang negara bukan hadiah pribadi. Beasiswa pemerintah bukan sedekah seorang politisi. Bantuan sosial bukan uang dari kantong penguasa.

Itu adalah hak warga negara yang dibiayai oleh sumber daya publik.

Jika hak berubah menjadi hadiah, rakyat bisa merasa berutang budi kepada penguasa. Di titik inilah kebaikan dapat berubah menjadi instrumen kekuasaan.

Maka, ukuran keberhasilan pemerintah seharusnya bukan hanya berapa banyak bantuan yang dibagikan atau berapa banyak proyek yang dibangun.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Apakah setelah semua itu rakyat menjadi semakin mandiri? Apakah rakyat semakin berdaya?

Apakah mereka semakin berpengetahuan? Semakin kuat secara ekonomi? Semakin mampu mengorganisasi diri? Semakin berani bertanya dan mengawasi kekuasaan?

Jika tidak, mungkin yang sedang dibangun bukan kapasitas rakyat, melainkan ketergantungan.

Sebab, politik yang benar-benar berpihak kepada rakyat bukanlah politik yang membuat rakyat terus berkata:

“Terima kasih, Pak.”

Politik yang baik adalah politik yang suatu hari membuat rakyat secara kolektif mampu berkata:

“Kami tidak membutuhkan kemurahan hati siapa pun untuk menjadi kuat.”

Lalu, untuk siapa sebenarnya kebaikan politik yang selama ini kita saksikan?