Hal yang sama berlaku bagi BUMD lain, termasuk yang bergerak di sektor energi maupun sektor strategis lainnya. Jika pembangunan kantor, penyertaan modal, atau berbagai bentuk dukungan APBD telah menghabiskan dana hingga puluhan miliar rupiah, maka masyarakat berhak memperoleh jawaban yang transparan: berapa keuntungan yang dihasilkan? Berapa dividen yang disetor ke daerah? Berapa lapangan kerja yang tercipta? Dan apa manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat?
BUMD tidak boleh menjadi “kotak hitam” yang terus menyerap modal daerah tanpa ukuran keberhasilan yang jelas. Setiap rupiah penyertaan modal harus menghasilkan nilai tambah yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan APBD yang besar hanya di atas kertas. Yang dibutuhkan adalah APBD yang produktif. Ukuran keberhasilan pemerintah daerah bukanlah seberapa besar anggaran yang dihabiskan, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat.
Efisiensi bukan sekadar soal menghemat uang. Efisiensi adalah keberanian mengubah budaya birokrasi dari yang berorientasi pada belanja menjadi berorientasi pada hasil (outcome). Jika Banggai ingin mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan fiskal, maka yang harus dikurangi bukan hanya anggaran yang tidak prioritas, tetapi juga segala bentuk pengeluaran yang tidak mampu menjelaskan manfaatnya secara nyata kepada publik.
