Di sisi lain, laporan sebelumnya juga menyebutkan bahwa banjir di wilayah Balantak Utara memang dipengaruhi menurunnya daya serap lingkungan akibat aktivitas penebangan dan kerusakan hutan di bagian hulu.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak perusahaan terkait tudingan tersebut. Bahkan, di tengah polemik yang berkembang, muncul pula narasi tandingan yang menyebut perusahaan tidak sepenuhnya bisa disalahkan dan menolak dijadikan “kambing hitam” atas bencana banjir.
Kondisi ini memicu desakan dari masyarakat agar pemerintah daerah segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh. Warga meminta adanya transparansi, evaluasi izin usaha, hingga penindakan tegas jika terbukti terjadi pelanggaran lingkungan.
Bagi masyarakat Pangkalasean, persoalan ini bukan sekadar perdebatan, melainkan menyangkut keselamatan dan keberlangsungan hidup mereka. Jika tidak ditangani serius, banjir dikhawatirkan akan terus berulang dengan dampak yang semakin besar di masa mendatang.(Alin)
