“Kalau hanya berhenti di surat, hasilnya juga administratif. Yang perlu dibenahi itu sistem di dalam, terutama bagaimana perencanaan dan administrasi bisa benar-benar sinkron,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa selama ini masih ada kecenderungan belanja daerah berjalan rutin tanpa keterkaitan kuat dengan capaian kinerja. Hal ini memperbesar risiko ketidaksesuaian antara apa yang direncanakan dan yang dilaporkan.
Di sisi lain, peristiwa ini juga membuka ruang refleksi yang lebih luas. Apakah belanja daerah selama ini benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, atau masih terjebak pada rutinitas birokrasi yang hanya berorientasi pada output dan minim outcome.
“Kalau belanja tidak dikaitkan dengan hasil yang terukur, maka wajar jika sistemnya tidak terbaca solid oleh pusat. Ini yang harus dibenahi dari hulu,” lanjut Nadjamuddin.
Ia menegaskan, Banggai tidak boleh terus berada dalam posisi pasif sebagai “penunggu transfer”. Momentum ini harus dijadikan titik balik untuk melakukan pembenahan menyeluruh, terutama dalam peningkatan kualitas perencanaan anggaran dan disiplin pelaksanaan.
