Selain itu, belanja daerah harus dipastikan berbasis kinerja dan berorientasi pada hasil nyata. Di saat yang sama, penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi keharusan, termasuk dengan memanfaatkan potensi digitalisasi yang didukung capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Banggai sebenarnya punya peluang besar lewat digitalisasi. Tinggal bagaimana itu diintegrasikan dalam sistem pendapatan dan pengelolaan keuangan secara serius,” jelasnya.
Ia mengingatkan, tanpa pembenahan yang konkret, kasus serupa sangat berpotensi terulang di masa mendatang, bahkan dengan nilai yang lebih besar.
“Ini bukan sekadar soal uang yang tertunda. Ini soal kesiapan daerah keluar dari ketergantungan fiskal dan membangun tata kelola yang kredibel. Kalau tidak dimulai sekarang, kita hanya akan mengulang masalah yang sama,” pungkasnya.(*/Alin)
