Sejatinya, persoalan parkir RSUD Luwuk bukan sekadar soal Rp5.000 per jam. Ini menyangkut transparansi pengelolaan, keberpihakan kebijakan, dan kesediaan pemerintah mendengar keluhan warga.
Rakyat sudah menyampaikan keberatan. Pertanyaan sudah berulang kali diajukan. Kini, yang dibutuhkan bukan sekadar imbauan agar masyarakat memahami kebijakan, melainkan penjelasan terbuka, pemeriksaan yang objektif, dan langkah nyata dari pihak yang berwenang.
Jika DPRD mampu bergerak cepat ketika persoalan tenaga kesehatan menjadi sorotan, rakyat berhak menuntut keseriusan yang sama ketika keluhan mereka menyangkut pelayanan publik. Jangan sampai wakil rakyat hanya tanggap terhadap persoalan tertentu, tetapi pongah ketika rakyat meminta keadilan.
Pemerintah daerah harus menjawab keresahan warganya. DPRD harus menjalankan fungsi pengawasannya. Jangan biarkan rakyat terus berjuang sendirian hanya untuk mendapatkan jawaban atas persoalan yang menyangkut pelayanan publik. (*)
