Tidak perlu menunggu persoalan ini terus membesar di media sosial untuk kemudian bertindak. DPRD tidak cukup hanya mendengar keluhan; lembaga ini harus memastikan ada tindak lanjut yang terukur. Pemerintah daerah juga tidak boleh sekadar menunggu polemik mereda tanpa memberikan penjelasan.
Rumah sakit bukan tempat orang bersenang-senang. Mereka yang datang umumnya sedang berjuang menghadapi penyakit, mendampingi anggota keluarga yang sakit, atau mencari harapan di tengah situasi sulit.
Dalam keadaan seperti itu, setiap pengeluaran tambahan dapat terasa berat. Biaya parkir yang tampak kecil bagi sebagian orang bisa menjadi persoalan bagi keluarga yang harus menjalani perawatan berulang kali atau menunggu pasien dalam waktu lama.
Karena itu, pengelolaan parkir rumah sakit semestinya mempertimbangkan fungsi sosial fasilitas tersebut. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya mendukung pelayanan justru menambah tekanan bagi masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan.
Jika pemerintah daerah hendak mengoptimalkan pendapatan, kebijakan itu harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat, karakter layanan, dan dampak sosialnya. Tempat hiburan dan fasilitas komersial memiliki karakter penggunaan yang berbeda dengan rumah sakit. Kebijakan tarifnya pun perlu mempertimbangkan perbedaan tersebut, bukan semata-mata mengejar penerimaan.
