“Kantor sementara untuk polres sudah disiapkan, rumah jabatan Kapolres juga telah disiapkan dan barak juga telah disiapkan. Lahan untuk pembangunan polres Banggai Laut memang sudah diserahkan ke Mabes Polri tapi alangkah baiknya lagi jika Pemda dalam hal ini Bupati bisa membangunkan kantor Polres. Apalagi Ketua DPRD hadir juga, tinggal diketuk palu,” tuturnya.
Dirinya juga menjelaskan, bahwa dalam pembentukan polres baru harus mendapat persetujuan dari Kemenpan-RB. Karna dengan terbentuk polres baru maka anggaran operasionalnya harus disiapkan. Disamping itu juga penempatan personil anggota polri di polres baru cukup banyak. “Bisa mencapai 200 sampai dengan 250 anggota polri yang akan bertugas disini,” jelasnya.
Brigjen Budi Yuwono juga mengatakan, setelah mendengarkan penyampaian dari Kapolres Banggai Kepulauan terkait dengan pelayanan polres dalam hal pembuatan SKCK dan SIM, sudah seharusnya ada polres di Banggai Laut.
“Biaya pengurusan SKCK yang seharusnya hanya Rp. 30 ribu hanya karena urusnya di Banggai Kepulauan maka biayanya mencapai Rp. 200 Ribu. Sudah seharusnya memang ada polres di Banggai Laut,” terangnya.
