Menurutnya, BRIDA merupakan institusi yang memiliki mandat mengelola data, riset, inovasi, serta menghadirkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Karena itu, publik juga perlu mengetahui kontribusi nyata dari hasil kajian yang telah disusun.
“Yang perlu diketahui publik adalah kebijakan apa yang lahir dari naskah akademik tersebut dan sejauh mana kebijakan itu mendukung program prioritas daerah. Misalnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, menurunkan angka kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, atau memperkuat pelayanan publik,” katanya.
Nadjamuddin menegaskan, apabila penyusunan naskah akademik benar-benar didukung basis data yang kuat dan kolaborasi lintas sektor, maka seharusnya dapat ditunjukkan keterkaitannya dengan kebijakan strategis yang dijalankan pemerintah daerah.
“Indikator keberhasilannya bukan hanya berapa naskah yang selesai atau berapa regulasi yang diterbitkan. Yang lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut efektif menjawab persoalan pembangunan dan mendukung target kinerja pemerintah daerah,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai BRIDA perlu mempublikasikan secara terbuka daftar kajian yang telah dihasilkan, rekomendasi yang diadopsi pemerintah, serta dampak yang dapat diukur terhadap indikator pembangunan daerah.
